Nahdlatul Ulama menanggapi serius persoalan Full Day School (FDS) yang diberlakukan melalui Permendikbud. Di tingkat pusat, PBNU telah mengintruksikan kepada PWNU dan PCNU untuk menolak kebijakan tersebut.
Menurut Ketua PBNU Bidang Hukum H. Robikin Emhas, bagi NU, persoalan FDS ini serius sekali dan tak ada tawar-menawar. “Permendikbud itu kabarnya, mau dievaluasi melalui Perpres yang di dalamnya ada norma yang diatur, di antaranya FDS itu diterapkan secara optional (pilihan); artinya bagi yang sudah siap, silakan diterapkan. Bagi yang tidak, ya silakan,” jelasnya di gedung PBNU, Jakarta, Rabu (9/8).
Namun, kata alumnus Pondok Pesantren Qiyamul Manar Gresik dan Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang, itu berdasarakan pengalaman di lapangan, seluruh regulasi, meskipun sifatnya optional, pelaksanaannya sangat bergantung pada pemikiran orang yang melaksanakannya. Sehingga meski Perpres mengatur optional, bisa saja di lapangan dipaksakan untuk diterapkan. “Nah, NU tidak ada tawar-menawar sama sekali. Tidak. FDS no. Optional sekali pun tidak.”
Seandainya Perpres itu ditetapkan dan isinya seperti Permendikbud yang ada sekarang, sikap NU jelas akan tetap menolak. Alasannya, berdasarkan hasil penelitiannya Setara Institute, Wahid Institute dan penelitian-penelitian lembaga indevenden lain, bahkan Kemenag, tumbuhnya radikalisme dan intoleransi di sekolah-sekolah umum sudah pada 6,8 persen. “Itu angka yang sangat mengkhawatirkan.”
Pihak yang berandil besar menumbuhkan anak hingga 6,8 persen itu, adalah mereka yang selama ini mengusung gagasan-gagasan Islam formal. “Padahal kalau ngomong mengenai kenapa Indonesia selama ini sebagai negara besar dengan ragam, etnik, budaya, agama dan sebagainya, tapi tetap damai, jawabannya satu, karena di Indonesia ada pesantren, madrasah diniyah,” jelasnya.
Kalau FDS diterapkan, pertumbuhan intoleransi dan radikalisme yang 6, 8 persen itu, jika diperpanjang waktunya, maka potensi pertumbuhannya akan semakin inggi. “Di sisi lain, pada waktu yang bersamaan, gudangnya Islam moderat yang basis pendidikannya adalah madrasah diniyah, dengan sendirinya mati.”
Maka, ketika pertumbuhan Islam moderat berkurang, sementara Islam garis keras, intoleran semakin tinggi, diperkirakan 15 tahun yang akan datang, Indonesia bisa perang saudara. Sepertinya, pemerintah belum sepenuhnya menyadari hal itu.
Anehnya, berdasar informasi yang didapat, asal-muasal pemerintah menerbitkan kebijakan itu lahir dalam Rapat Terbatas (Ratas) kabinet, mengenai pariwisata. “Rapatnya pada bulan Februari kalau tidak salah, tahun ini. Rapat itu adalah tentang pariwisata, bukan tentang pendidikan, penguatan karakter, bukan. Agar pariwisata ini meningkat, seyogiayanya libur sekolah, libur murid, disamakan dengan libur orang tuanya. Itu artinya mengasumsikan orang tua anak didik ini, adalah pegawai negeri.”
Penjelasannya, selama pariwisata terhambat karena anak-anak masih masuk sekolah pada Sabtu. “Coba sesembrono itu. Pada akhirnya kemudian lahir kebijakan itu,” tegas Managing Director pada ART PARTNER Law Firm tersebut.
Baca Juga: Sikap Politik NU ( Terkait Full Day School ), Berdasarkan Kepentingan Umat
Padahal, berdasarkan data 6,8 persen tadi, risiko masa depan, Indonesia akan menjadi semacam negara-negara Timur Tengah yang berkecamuk dengan saudaranya itu. “Sehingga saya katakan, yang terancam bukan madrasah diniyah, tapi NKRI. Ini yang perlu nyampe pada pikiran itu.”
Tentang pertumbuhan Islam radikal, intoleran, Robikin yakin hal itu bukan niat kebijakan Mendikbud, tetapi ada pihak lain yang bekerja untuk menumbuhkannya. Dan terbukti sampai sekarang pemerintah dalam hal ini Mendikbud, tidak berhasil untuk mengatasi persoalan itu (mengurangi angka 6,8 persen itu).” (Abdullah Alawi)
Sumber: nu.or.id
