Hukum Tanah Wakaf Tanpa Ikrar

Seseorang berinisial A memiliki sebidang tanah kemudian atas permintaan masyarakat setempat diwakafkan untuk di bangun masjid. Setelah si A mewakafkan tanah tersebut dan siap untuk dibangun masjid, seseorang berinisial B sebagai pemilik tanah sebelah tanah yang diwakafkan A meminta agar pembangunan masjid tersebut dibangun di atas tanah miliknya, sedangkan tanah yang diwakafkan A akan digunakan sebagai halaman masjid. Setelah masyarakat sekitar atau jamaah masjid sepakat maka di mulailah pembangun masjid tersebut di tanah B. Dan sebelum dimulai peletakan batu pertama masjid, B menyampaikan beberapa hal dalam sambutan, salah satunya adalah B mengatakan: “Bahwa tanah yang sudah diwakafkan A tidak bisa diapa-apakan lagi karena sudah menjadi milik Allah, sehingga walaupun keluarga A tidak boleh untuk menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya karena sudah diwakafkan, sama seperti saya tidak boleh menggunakan tanah itu lagi (tanah B yang akan dibagun masjid).” Di samping itu, B juga memberikan batuan semen sekitar dua ratus sak untuk permulaan pembangunan masjid tersebut. Namun kendati demikian, B tidak mengikrarkan pewakafan tanahnya di hadapan pejabat berwenang. (LBM MWC NU SELOPURO)

Bagaimana status hukum tanah B dalam pandangan fikih, apakah sudah masuk dalam kategori tanah wakaf, sementara tidak ada ikrar wakaf yang dilakukan di hadapan pejabat berwenang?

Status tanah si B bukan tanah wakaf, karena belum ada shighot wakaf baik secara shorih maupun kinayah dari pihak B. Sedangkan ikrar wakaf yang di lakukan di hadapan pejabat berwenang tidak menjadi persyaratan dalam madzhab syafi’i, berbeda dengan madzhab hanafi yang mensyaratkanya.

Wakaf dari orang yang tidak memiliki kemampuan menulis tidak bisa dihukumi sah kecuali menggunakan sighot perkataan, khilafiyah Mu’athoh tidak berlaku dalam wakaf berbeda halnya dengan akad jual beli. Sehingga apabila seseorang membuat bangunan berbentuk masjid atau area penguburan dan memberi izin untuk dijadikan tempat sholat atau mengubur maka bangunan tersebut masih menjadi miliknya (tidak menjadi wakaf).

Berbeda dengan pemberian izin sholat adalah pemberian izin I’tikaf maka bangunan atau lahan tanah dihukumi menjadi masjid. Akan tetapi menurut pendapat yang kuat bahwa status masjid tersebut sebenarnya bukan karena pemberian izi I’tikaf, karena pemberian izin I’tikaf bukan sighot wakaf, tapi lebih disebabkan oleh pengakuan yang terkandung dalam pemberian izin I’tikaf bahwa bengunan atau lahan tanah tersebut telah diwakafkan sebagai masjid. Sehingga apabila sebelumnya tidak terdapat sighot wakaf sama sekali maka secara hukum batin bangunan atau lahan tanah tersebut bukan wakafan.

Adapun hal-hal yang diperselisihkan para ulama’ dalam wakaf diantaranya adalah : pendapat Imam Milik dan Imam Syafi’i bahwa wakaf sudah dihukumi luzum (sudah positif & sudah keluar dari kepemilikan wakif) walaupun wakif belum mengeluarkannya dari kekuasaannya, berbeda dengan pendapat Muhammad Bin Al-Hasan bahwa wakaf tidak sah kecuali setelah wakif mengeluarkannya dari kekuasaannya, berbeda lagi dengan Abu Hanifah bahwa wakaf adalah pemberian yang sah hanya saja belum positif dan pindah milik kecuali setelah diputuskan oleh Hakim atau wakif menggantungkan pewakafan dengan kematiannya.

Referensi:

1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 25 / ص 377)
2. (تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 25 / ص 377
3. الميزان الكبرى ج 2 ص 142
4. سبعة كتب مفيدة ص 83
5. المنثور في قواعد الفقهية ج 2 / 113- 117دار الكتب العلمية

Baca Juga:Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap

---

Judul Asli: Wakaf Tanah Untuk Masjid

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il 
LBM PCNU Kab-Ko BLITAR Putaran 8
Di MADIN Roudlotul Ihsan Bagelenan Srengat
Kota Blitar Jawa Timur
Sabtu Pahing 3 November 2018

Mushahih
KH. Ardani Ahmad, KH. Azizi Hasbullah, Ky. Fauzi hamzah syams

Perumus
Ky. Hamid Ihsan, Ky. M. Ali romzi, Ky. Dinnul Qoyyim S.Pd.I

Moderator
Agus muwaffiq dinnil haq

Notulen
Ust. Taufiqur. R, Ust. Zainul Millah

Ilustrasi: nu.or.id